Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya Customs atau Duane dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hapal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor .

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

[sunting] Proses impor dan pabean

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah :

• Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank)
• Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of ladingInvoicedsb). (BL),
• Dokumen-dokumen tersebut oleh correspondet bank dikirim ke issuing bank yang ada diIndonesia untuk di tebus oleh importir.
• Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
• barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
• Istilah “pembongkaran” bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.)
• Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (container yard) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (demorage).

• Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
• Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll).
• Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.
• PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.
• Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
• Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elekronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol / Minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Sumber : wikipedia.org

Contoh kasus dinegara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah^rujukan?. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia.Perokok pasif harus menanggung resiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

KOSTAF (Komunitas Anak Fiskal UI ) selama ini cenderung diam tanpa berani bergerak dan berupaya agar PMK ini segera direvisi. Seminar yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu pun terasa kurang bermakna, tanpa pemecahan dan berujung buntu.Ayo mahasiswa Fiskal UI kita begerak demi masa depan kita !!!

PMK NOMOR 22/PMK.03/2008: Tax Community Friendly atau Tax Profession Friendly?

Seperti diketahui bersama, penerbitan suatu peraturan perpajakan di Indonesia yang tingkatannya di bawah undang-undang sering dilakukan tanpa hearing terlebih dulu dengan pihak-pihak yang terkena dampak atas peraturan tersebut. Salah satunya contohnya yaitu PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (selanjutnya disebut PMK 22/2008). Komunitas pajak, seperti jurusan perpajakan dari universitas yang terakreditasi A beserta mahasiswa dan alumninya, karyawan divisi pajak dari suatu perusahaan, para pengusaha, dan praktisi perpajakan, yang terkena dampak negatif atas kebijakan PMK 22/2008 tersebut tidak pernah diajak berbicara untuk didengar pendapatnya.

Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Kebijakan yang Tidak Bersahabat pada Komunitas Pajak

Kebijakan pajak dalam mengatur profesi pajak seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini sebagaimana ditulis oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael[1] dalam artikel Regulations for Tax Professionals di buku Tax Law Design and Drafting:

Dari apa yang diutarakan oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael tersebut, terkait dengan penerbitan PMK 22/2008, penulis berpendapat bahwa:

Kesimpulan

Akhir kata, terkait dengan modernisasi Ditjen Pajak, prinsip keadilan, dan dalam konteks pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak, hendaknya setiap kebijakan pajak yang diambil tidak memihak kepada salah satu profesi tertentu dan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?

sumber : ortax.org

Semoga Ramadhan tahun ini membawa berkah,,,

Pendekatan kedua dilakukan berbasis properti dengan sasaran orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat belanja. Perluasan basis pajak juga dilakukan dengan pendekatan profesi, sasarannya adalah profesional, seperti dokter, artis, pengacara, notaris, dan akuntan.

Usaha itu sudah dilakukan satu setengah tahun lalu dan hasilnya terdapat penambahan 2 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. “Dua tahun lalu jumlah NPWP 4 juta, tapi sekarang sudah 6 juta,” kata Darmin. Usaha perluasan basis pajak yang dipadu dengan program intensifikasi akan terus dilakukan dan jadi andalan untuk menggenjot penerimaan pajak pada 2009. Dalam paparan di sidang paripurna DPR, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan itu ditempuh untuk mengantisipasi dampak negatif penurunan tarif pajak penghasilan (Pph) orang pribadi, PPh badan, dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak.

Sumber : pajak.go.id

Bagi kita sebagai mahasiswa reading is a must.Tapi kadang-kadang kita suka agak malas juga baca buku.Buku yang tipis aja malas apalagi yang tebal.Buku fiksi aja kadang malas apalagi baca buku text kuliah.Pffffuuuhh,,,,,!!!

Nah terus gimana caranya supaya kita gak males buat baca ? Wah, kalo urusan males atau rajin sih depend on yourself.Maksudnya ketika kamu mau baca usahakan niat setulus hati buat baca.Kalo gak ada niat sama sekali mah,nantinya malas-malas juga jadinya.Ketika menghadapi buku yang akan kita baca,kita harus semangat sesemangat ketika kita lapar trus dihadapan kita ada semangkuk bakso ( bagi yang suka bakso ) atau seloyang pizza ( bagi yang suka ) atau makanan enak lain.

Kalo kita dah semangat, modal awal buat dapet ilmu dari buku yang akan kita baca sudah ada tuh!! Nah sekarang bagaimana caranya agar kegiatan membaca buku yang kita lakukan menjadi efektif sehingga kita bisa dapet ilmunya dari buku tersebut istilahnya membaca kita gak sia-sia ?

Kita bisa nyontek tips-tips membaca efektif dari buku yang berjudul The Accelerated Learning Handbook-nya Dave Meier. Beliau menamakan tipsnya tersebut SAVI yang merupakan akronim dari :

S = Somatis ( tubuh)

Membaca secara somatis berarti kita harus menyertakan anggota tubuh kita ketika membaca misalnya sambil berjalan-jalan,mengayun-ayunkan kaki,menggerak-gerakkan bibir,atau menggerak-gerakkan anggota tubuh yang lain. Kalo kita sudah membaca 5-6 halaman, usahakan istirahat sebentar sambil menggerakkan kepala,tangan dan kaki kita.Setelah itu lanjut lagi bacanya!

A = Auditori ( bunyi )

Maksudnya ketika kita membaca usahakan kita menyuarakan apa yang kita baca terutama untuk kalimat-kalimat yang kurang bisa kita cerna.Tapi ingat,jangan menyuarakan terlalu kencang karena akan mengganggu orang lain. Terutama kalo kamu bacanya di perpustakaan,wah bisa-bisa kita ditimpukin pengunjung perpustakaan.

V = Visual ( gambar )

Ini berkaitan dengan imajinasi atau kekuatan membayangkan.Usahakan ketika membaca, bayangkan di pikiran kita apa yang kita baca.Tapi awas jangan ngelantur ya !!! Tetap fokus pada apa yang ada dalam buku.

I = Intelektual ( merenung )

Terakhir ketika kita membaca buku usahakan ada jeda atau berhenti sejenak untuk merenungkan manfaat yang kita peroleh dari membaca buku tersebut. Lebih oke lagi, saat merenung tersebut kita juga mencatat hal-hal penting yang anda peroleh di catatan kecil.

Selamat Membaca !